74% Titik Panas Karhutla 2026 Ada di Lahan Perusahaan

Karhutla 2026 membakar lahan jauh lebih sedikit dibanding 2015, 2019, dan 2023. Luas yang tercatat resmi untuk semester pertama hanya sekitar 107 ribu hektar, dari 2,6 juta hektar saat 2015.

Angka kecil itu menutupi masalah yang tidak ikut mengecil. Menurut Walhi, 74 persen titik panas di Kalimantan jatuh di dalam konsesi perusahaan. Porsi sebesar itu tidak bisa dijelaskan oleh cuaca saja.

Dan angka luarnya sendiri masih diperdebatkan. Kementerian Kehutanan mencatat 107.465 hektar untuk Januari–Juni 2026, sementara platform satelit independen MapBiomas Fire menghitung 178.232 hektar untuk periode yang sama. Selisih sebesar itu belum dijelaskan.

Dua Cerita dari Satu Musim Bakar

Bandingkan dulu dengan tahun-tahun sebelumnya, supaya tidak ada yang salah baca.

• 2015 — 2,6 juta hektar
• 2019 — 1,6 juta hektar
• 2023 — sekitar 1 juta hektar
• 2026, semester I — 107.465 hektar (Kementerian Kehutanan)

Dari sisi ini, penurunannya nyata dan layak diakui. Puncak musim bakarnya sendiri belum selesai, dan titik panas masih berayap sampai akhir September.

• Puncak 1.988 titik panas pada 20 September 2026
• Turun ke 948 titik pada 21 September, lalu 331 titik pada 26 September
• 78 persen titik panas berada di enam provinsi prioritas
• Kalimantan Barat tertinggi, 822 titik pada 20 Agustus

Enam provinsi prioritas itu adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Dampaknya sudah keluar dari kategori isu lingkungan. BNPB mencatat kualitas udara di sebagian wilayah Sumatera Selatan berada di kategori sedang hingga sangat tidak sehat, dengan jarak pandang tujuh kilometer atau kurang. Infeksi saluran napas atas melonjak di Pekanbaru, dan 21 penerbangan tertunda.

74 Persen Titik Panasnya Ada di Lahan Perusahaan

Ini bagian yang paling jarang dibahas.

Pada empat minggu pertama Maret 2026, Walhi mencatat 11.189 titik panas di Indonesia. Di antaranya, 1.351 berada di dalam atau sekitar konsesi 15 perusahaan.

• 699 titik di konsesi sawit
• 285 titik di konsesi PBPH
• 367 titik di konsesi pertambangan

Di Kalimantan, porsinya lebih besar lagi. Walhi menyebut 10.739 titik berada di Hak Guna Usaha sawit, 7.880 di konsesi pertambangan, dan 6.905 di konsesi PBPH.

Titik kebakaran ini kan sebenarnya hampir selalu sama setiap tahun. Kalau enggak di konsesi sawit, di konsesi tambang. Tapi, pemerintah tidak cukup berani untuk melakukan penegakan hukum.

Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi, menuliskan pengamatan itu di tengah musim bakar yang masih berjalan.

Poin ini perlu diletakkan secara adil. Sejumlah pihak industri berargumen bahwa hotspot di dalam konsesi sawit tidak otomatis berarti perusahaan tersebut adalah penyebabnya.

Argumen itu masuk akal, karena data titik panas saja tidak cukup untuk membuktikan siapa yang menyalakan api. Yang bisa ditunjukkan hotspot adalah di mana kebakaran terus terjadi.

Uangnya Ada, Jalurnya Macet

Bagian ini yang paling sering terlewat dari pemberitaan.

Menteri Keuangan Purbaya menyatakan pada 26 Agustus 2026 bahwa anggaran penanganan karhutla sudah tersedia, dan tinggal menunggu BNPB mengajukan kebutuhan. BNPB disebut memegang dana sekitar Rp5 triliun yang belum terpakai.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Rajiv menuntut agar anggaran darurat Rp290 miliar segera dicairkan, dan menyebut angka itu belum dicairkan ketika kebakaran sedang berlangsung.

Ini bukan soal tidak ada uang, melainkan soal uangnya tidak bergerak.

Untuk konteks, Walhi mencatat Dana Siap Pakai 2026 hanya Rp4,63 triliun dengan pagu anggaran BNPB Rp491 miliar. Operasi modifikasi cuaca saja menghabiskan Rp3 triliun pada 2019 dan Rp1,3 triliun pada 2020.

Di Kalimantan Barat, tim Manggala Agni dan Satgas Dalkarhutla menjalankan 489 operasi pemadaman antara 1 Januari dan 31 Maret dengan luas penanganan sekitar 1.845 hektar, sementara luas terbakar provinsi itu sampai Agustus mencapai 38.311 hektar.

Kenapa Beritanya Tenggelam

Sekarang bagian yang jarang ditanyakan: kenapa karhutla gagal masuk halaman depan.

Bukti paling bersih ada di situs BNPB sendiri. Pada minggu yang sama di awal September, sidebar Berita Populer BNPB menempatkan tiga berita erupsi Gunung Anak Krakatau jauh di atas laporan karhutla.

• Update Aktivitas Gunung Anak Krakatau — 95.000 dilihat
• Erupsi Menerus Gunung Anak Krakatau — 44.000 dilihat
• Empat Bandara Ditutup Akibat Abu Vulkanik — 32.800 dilihat
• Perkembangan Situasi dan Penanganan Karhutla — 24.500 dilihat

Di badan miliknya sendiri, gunung berapi mengalahkan karhutla tiga banding satu.

Persaingannya juga tidak pernah kosong. Erupsi Gunung Anak Krakatau menutup Bandara Soekarno-Hatta dan empat banda lain, serta membatalkan perjalanan KRL. Di saat yang sama, terjadi gempa di Nusa Tenggara Timur, gempa susulan di Cianjur, dan kebakaran Pasar Paniai yang menewaskan sebelas orang.

Kabar yang menutup bandara dan membatalkan kereta punya rasa urgensi yang cepat habis. Karhutla butuh waktu panjang untuk diceritakan, karena argumennya soal kebijakan dan tanggung jawab.

Di media sosial, kritiknya bukan ke api. Analisis Drone Emprit untuk 1–25 Agustus 2026 mencatat 61,2 persen sentimen negatif di X, dari 72.158 penyebutan lintas platform. Puncaknya 22 Agustus dengan 11.954 penyebutan.

Yang dikritik publik bukan kebakarannya, melainkan responsnya.

Perselisihan data bahkan sudah dipertontonkan di depan publik. Pada 21 Agustus 2026 di Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup di Pekanbaru, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyatakan tidak ada laporan titik api di konsesi korporasi, dan langsung dibantah Walhi di forum yang sama.

Di Kuala Lumpur bahkan ada aksi damai yang menuntut Indonesia membuka data karhutla.

Dua Angka, Dua Cerita

Kembali ke awal. Luas karhutla 2026 jelas lebih kecil dari 2015, 2019, dan 2023, dan itu hasil kerja pencegahan yang tidak bisa diabaikan.

Tapi luas kecil itu tidak menjawab pertanyaan yang lebih penting. Kenapa 74 persen titik apinya terkumpul di konsesi perusahaan, kenapa Rp290 miliar tidak bergerak, dan kenapa data resmi berbeda 70 ribu hektar dari hitungan satelit independen.

Ketiganya tidak bisa dijelaskan oleh cuaca panas. El Nino memang lebih kering dari biasanya, tetapi ia tidak membuka lahan gambut, tidak memindahkan dana anggaran, dan tidak mengubah definisi hotspot.

Yang perlu dipantau ke depan adalah tiga hal. Apakah selisih data itu dijelaskan secara resmi, apakah anggaran akhirnya mengalir, dan apakah ada tindakan hukum yang menyebut nama perusahaan.

Musim kemarau masih berjalan, dan BMKG memperkirakan El Nino 2026 bisa mencapai level yang sangat kuat. Pembaca yang ingin memantau sendiri bisa membuka data titik panas satelit di BMKG dan SiPongi, lalu mengikuti perkembangannya lewat Google News.

Teman-teman yang butuh alat kecil untuk pekerjaan harian, dari konverter dokumen sampai kalkulator waris, bisa menemukan kumpulkannya di Loonix. Gratis dan tanpa akun.